TEMPO.CO, Yogyakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Istimewa Yogyakarta berencana memanggil Pertamina dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas) untuk membahas rencana pemerintah menaikkan bahan bakar minyak (BBM). Mereka meminta kedua instansi itu menjamin pasokan BBM.
Ketua DPRD DIY Youke Indra Agung Laksana mengatakan rencana kenaikan BBM melalui kompensasi sarat muatan politis menjelang pemilihan umum 2014. Indikasinya, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tidak tegas dalam menentukan waktu dan hitungan kenaikan itu. Masyarakat akan semakin bingung dengan situasi saat ini. Distribusi yang terhambat tentu membuat masyarakat marah,” kata politisi PDI-Perjuangan ini kepada Tempo, Selasa, 30 April 2013.
Youke berpendapat, saat ini ada persoalan distribusi BBM sehingga terjadi antrean panjang di sejumlah tempat. Dia mencontohkan antrean terjadi di SPBU kawasan Babarsari dan Jalan Solo. »Saya khawatir SPBU akan tutup dengan antrean panjang ini,” katanya.
DPRD DIY, kata Youke berencana rapat gabungan antar fraksi guna membahas rencana kenaikan BBM. »Kami minta pemerintah daerah, Pertamina, dan Hiswana Migas menjamin distribusi BBM,” katanya.
Wakil Ketua DPRD DIY, Sukedi, mengatakan sejumlah fraksi di DPRD DIY telah membahas secara internal rencana pemerintah menaikkan BBM. Namun, belum dibahas dalam fraksi gabungan. »Kami akan rapatkan dulu di tingkat pimpinan dewan. Pada dasarnya setiap fraksi sudah punya gambaran tentang rencana itu,” kata dia.
Ia mengatakan Fraksi Demokrat telah memperhitungkan secara politis, ekonomi, dan sosial tentang rencana kenaikan BBM. »Kami mengikuti kebijakan pemerintah. Rencana ini jangan dipolitisasi,” katanya.
Pemerintah, kata Sukedi masih menunggu hitungan kompensasi untuk menentukan kepastian waktu menaikkan harga BBM dan angka kenaikannya. »Apa yang dilakukan Pak SBY bukan tegas atau tidak tegas. Perlu perhitungan cermat. Yang jelas ada solusi yang ditawarkan ketika harga BBM naik,” katanya.
Di DPRD DIY terdapat fraksi PDI-Perjuangan, Demokrat, PAN, Golkar, PKS, PKB, dan PNPI Raya. Anggota dewan melalui Komisi B dan C telah membahas kelangkaan solar beberapa pekan lalu.
